SAKAMENA NEWS, Ambon – Lonjakan angka stunting di Kota Ambon memantik keprihatinan serius. Dalam momentum strategis Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 yang digelar oleh Tim Penggerak PKK Kota Ambon pada Jumat (02/05/2025) di ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, sorotan utama diarahkan pada pentingnya orkestrasi lintas sektor dalam menanggulangi problem multidimensi ini.
Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, memimpin langsung forum koordinasi tersebut. Ia menegaskan,
“Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung program nasional percepatan penurunan stunting dalam visi Indonesia Emas 2045, terutama pada misi penguatan pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun dalam napas yang sama, Lisa mengungkapkan fakta mengejutkan: prevalensi stunting di Kota Ambon justru meningkat dari 353 anak pada Maret menjadi 426 anak per Mei 2025. Data tersebut bukan hanya statistik; ia adalah cermin kerentanan struktural yang belum sepenuhnya diurai oleh sistem kebijakan daerah.
Lisa kemudian menekankan bahwa pencegahan stunting tidak dapat berdiri sendiri. Ia menyebut upaya konkret seperti pemberian ASI eksklusif enam bulan, pemantauan tumbuh kembang anak, konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, serta MPASI bergizi tinggi protein hewani untuk bayi di atas enam bulan sebagai intervensi utama. Namun, ia juga menyerukan hal yang lebih fundamental: kekompakan sosial.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masa depan generasi kita. Kita harus bersatu, membangun koordinasi, dan menyatukan kekuatan agar penurunan angka stunting bisa menjadi kenyataan,” ujar Lisa.
Menata Arah, Menjamin Tumbuh: Saatnya Ambon Bangkit dari Stunting
Sejalan dengan tema sentral Rakor TPPS 2025, “Kolaborasi Menuju Ambon Sehat, Anak Cerdas, dan Generasi Tangguh”, sorotan tajam diberikan pada efektivitas lintas lembaga. Dalam sesi pleno, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan turut memberikan komitmen kerja berbasis data dan target capaian di lapangan.
Lisa Wattimena secara eksplisit mendorong penyusunan peta jalan lokal penanganan stunting berbasis micro-targeting pada wilayah kantong rawan gizi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Ambon akan strategi yang tidak bersifat generik, tetapi kontekstual, sesuai karakter geografis dan budaya masyarakat.
“Setiap kelurahan memiliki tantangannya sendiri. Intervensi harus berbasis data dan empati,” ujarnya.
Dari data Dinas Kesehatan Kota Ambon, peningkatan kasus stunting tertinggi terdapat di Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe. Kedua wilayah ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan urban namun juga menghadapi tantangan kepadatan penduduk, ketimpangan akses sanitasi, dan kurangnya edukasi gizi.
Produk Lokal, Kedaulatan Pangan, dan Intervensi Komunitas
TP-PKK juga menyoroti pentingnya optimalisasi produk pangan lokal sebagai penopang gizi keluarga. Inisiatif berbasis komunitas seperti pengolahan sagu, ikan laut segar, daun kelor, hingga telur ayam kampung mulai didorong sebagai MPASI lokal bergizi tinggi. Produk-produk ini bukan hanya sumber protein, melainkan juga representasi kemandirian pangan rumah tangga, sekaligus warisan budaya Maluku yang penuh nilai.
Salah satu strategi inovatif yang dirancang adalah program Rumah Gizi Kolaboratif di tingkat RT/RW berbasis partisipasi masyarakat dan kader PKK. Program ini mengedepankan praktik langsung, seperti:
- Dapur Sehat Keluarga
- Simulasi MPASI Lokal
- Kelas Ibu Hamil dan Menyusui
- Pojok ASI dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak
Regulasi: Dari Wacana ke Implementasi Anggaran
Dalam konteks hukum, sejumlah regulasi telah menjadi payung kebijakan. Secara nasional, terdapat Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan pendekatan multisektor dan mandatory spending. Di tingkat daerah, Perwali Ambon No. 9 Tahun 2023 mempertegas Strategi Daerah Penurunan Stunting, namun implementasinya masih menghadapi hambatan pada sinkronisasi program dan distribusi anggaran.
TP-PKK mendorong agar Pemerintah Kota Ambon mempercepat sinkronisasi penganggaran dalam APBD, memastikan intervensi gizi masuk dalam prioritas belanja daerah, dan tidak hanya bergantung pada DAK atau program pusat.
Filsafat: Stunting dan Kontrak Sosial Kita
Masalah stunting adalah ujian atas kontrak sosial antara negara dan rakyat. Bila negara lalai menyediakan hak dasar anak atas gizi dan perawatan, maka ia telah gagal menjalankan perannya sebagaimana dipahami dalam pemikiran Jean-Jacques Rousseau: negara ada untuk menjamin kesejahteraan warganya, termasuk mereka yang belum mampu bersuara—anak-anak.
Lebih jauh, dalam filsafat Ubuntu dari Afrika Selatan, terdapat prinsip, “I am because we are.” Anak-anak Ambon yang mengalami stunting adalah potret luka kolektif. Mereka adalah wajah kita yang kehilangan hak untuk tumbuh optimal, baik secara fisik, sosial, maupun spiritual.
Jika pembangunan tidak menyentuh mereka yang paling lemah, maka seluruh bangunan sosial kehilangan legitimasi moralnya. Kita sedang bicara bukan soal angka, tapi tentang martabat.
Penulis : Weyber Pagaya,SH
Editor : Tim Redaksi Sakamena News
