Membangun Maluku dari Laut: Paradigma Pembangunan yang Seharusnya

OPINI OLEH:

PAIS ELPIDOS MARCELIO LARWUY, S.Th

KETUA YAYASAN TUNAS HARAPAN MALUKU

Maluku adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 92,4% wilayah laut dan hanya 7,6% daratan. Dengan luas wilayah mencapai 46.158,27 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.886.735 jiwa, Maluku memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Namun, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih didasarkan pada luas daratan dan jumlah penduduk, sehingga tidak mencerminkan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Laut Sebagai Aset, Bukan Hambatan

Sejarah panjang Maluku menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan dunia karena kekayaan laut dan hasil bumi yang luar biasa. Namun, hingga kini, kontribusi sektor kelautan terhadap ekonomi daerah masih belum optimal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor perikanan Maluku memang tumbuh, tetapi belum cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sektor perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Maluku, dengan menyumbang 13,30% pada tahun 2022. Meskipun demikian, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai contoh, Kabupaten Maluku Tengah memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, namun sumbangan sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya sebesar 6,20%.

Untuk membangun Maluku secara strategis, pemimpin daerah harus menjadikan sektor kelautan sebagai arus utama pembangunan. Hal ini bisa dimulai dengan investasi pada teknologi perikanan, pengembangan pelabuhan yang memadai, serta mendorong industri berbasis maritim seperti perikanan terpadu, pengolahan hasil laut, dan pariwisata bahari.

Infrastruktur Maritim dan Konektivitas

Salah satu tantangan utama Maluku adalah konektivitas antar-pulau. Pembangunan infrastruktur transportasi laut yang efisien akan menjadi kunci pemerataan ekonomi di wilayah ini. Dengan memanfaatkan tol laut yang telah dicanangkan pemerintah pusat, Maluku dapat meningkatkan distribusi hasil laut dan barang kebutuhan pokok dengan lebih cepat dan murah.

Selain itu, pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau-pulau terpencil harus diperkuat untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Di beberapa negara kepulauan seperti Filipina dan Jepang, pembangunan pelabuhan perikanan dengan fasilitas pengolahan hasil laut telah terbukti meningkatkan daya saing produk perikanan lokal di pasar internasional. Maluku dapat meniru model ini untuk mendorong ekspor hasil laut yang lebih kompetitif.

Ekonomi Biru: Jalan Menuju Keberlanjutan

Pembangunan berbasis laut harus mengedepankan prinsip ekonomi biru, yaitu pendekatan ekonomi yang tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Overfishing, pencemaran laut, serta perusakan terumbu karang adalah ancaman nyata yang bisa menggerus potensi kelautan Maluku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemimpin daerah harus memiliki kebijakan yang tegas dalam menjaga ekosistem laut, misalnya dengan mengembangkan perikanan berkelanjutan, membatasi eksploitasi sumber daya alam yang merusak, serta memperkuat regulasi maritim.

Penguatan ekonomi biru juga bisa dilakukan dengan mengembangkan energi terbarukan berbasis laut, seperti pemanfaatan tenaga ombak dan angin untuk pembangkit listrik di pulau-pulau kecil. Dengan demikian, Maluku tidak hanya memanfaatkan laut sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari solusi keberlanjutan energi.

Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Maritim

Membangun Maluku dari laut tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Pendidikan vokasi maritim, pelatihan nelayan modern, hingga penguatan institusi penelitian kelautan harus menjadi prioritas. Negara-negara seperti Norwegia dan Islandia telah menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan dan inovasi maritim dapat mengubah sektor kelautan menjadi mesin ekonomi yang kuat.

Maluku harus memiliki akademi maritim yang kuat, sekolah perikanan modern, serta pusat riset kelautan yang dapat memberikan solusi berbasis sains bagi tantangan di sektor perikanan dan maritim.

Kebijakan Fiskal yang Adil untuk Provinsi Kepulauan

Penting juga untuk memperhatikan alokasi anggaran yang adil bagi provinsi kepulauan seperti Maluku. Saat ini, formula transfer anggaran pusat ke daerah masih merugikan Maluku karena tidak mempertimbangkan luas wilayah laut yang dominan. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan fiskal yang lebih memperhatikan karakteristik geografis dan potensi sumber daya daerah.

Kesimpulan

Seorang pemimpin yang ingin membangun Maluku harus menjadikan laut sebagai titik tolak kebijakan. Dengan memanfaatkan potensi laut secara maksimal melalui konektivitas maritim, ekonomi biru, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, serta penguatan SDM maritim, Maluku bisa keluar dari ketertinggalan dan menjadi salah satu poros ekonomi maritim di Indonesia.

Jika pembangunan Maluku terus berorientasi ke daratan tanpa mempertimbangkan karakteristik geografisnya, maka kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Saatnya membangun Maluku dari laut, bukan sekadar dari pesisirnya.