Ambon, SAKAMENA NEWS – Direktur Utama PT. Pelayaran Dharma Indah, Jhony De Queljoe, angkat bicara mengenai dinamika harga tiket kapal di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Ia menegaskan bahwa operasional armada miliknya merupakan murni investasi swasta yang menanggung beban biaya tinggi tanpa sentuhan subsidi pemerintah, Sewaktu ditemui awak Media Kamis malam, 12/03/26.
Kemandirian Operasional Sejak Era Barnabas Orno
Jhony menjelaskan bahwa tarif tiket yang berlaku saat ini merupakan refleksi dari biaya operasional yang konsisten sejak masa kepemimpinan Bupati Barnabas Orno hingga sekarang. Menurutnya, tidak adanya perubahan harga disebabkan oleh tanggung jawab finansial yang sepenuhnya dipikul oleh perusahaan.
“Dari zaman Pak Barnabas Orno masih menjabat Bupati sampai hari ini, harga tiket memang tetap. Mengapa? Karena kami harus membiayai semuanya sendiri. Mulai dari biaya doking kapal, perawatan rutin, pembayaran gaji ABK, hingga biaya-biaya tak terduga lainnya yang jumlahnya tidak sedikit,” ujar Jhony De Queljoe.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perbedaan Signifikan dengan Kapal Perintis
Menanggapi aspirasi masyarakat terkait keinginan penurunan harga tiket, Jhony memberikan perbandingan konkret dengan kapal-kapal milik negara seperti Sabuk Nusantara. Ia menekankan bahwa status PT. Pelayaran Dharma Indah sebagai entitas Swasta Murni sangat berbeda dengan kapal perintis yang disokong APBN.
“Kapal Sabuk Nusantara bisa menjual tiket murah karena seluruh operasionalnya, dari ujung tiang sampai baling-baling, itu disubsidi oleh negara. Sedangkan kami di Dharma Indah, tidak ada subsidi dari manapun,” tegasnya.
Tawaran Solusi: Duduk Bersama Pemerintah
Jhony menyatakan kesiapannya untuk membahas penyesuaian tarif, namun ia menekankan perlunya skema kerja sama atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten MBD maupun Pemerintah Provinsi Maluku untuk menutupi selisih biaya produksi.
“Kalau mau ada perubahan harga, intinya kita harus duduk bersama dulu. Apa yang bisa Pemerintah Kabupaten berikan untuk PT. Pelayaran Dharma Indah? Apakah itu berupa bantuan subsidi atau bentuk lainnya? Kita harus bicara transparan mengenai cost yang besar ini,” tambah Jhony.
Langkah “duduk bersama” ini dianggap sebagai jalan keluar paling rasional agar layanan transportasi laut tetap berjalan lancar, perusahaan tetap sehat secara finansial, dan masyarakat mendapatkan harga yang lebih terjangkau melalui intervensi pemerintah.
Penulis : Cortens Tuhumury
