Sakamenanews.com, Maluku – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, S.T., menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap sektor pangan dan perikanan di Maluku dalam konferensi pers di Amaris Hotel, Sabtu (8/2/2025).
Ia mengungkapkan bahwa, Maluku akan melaksanakan panen raya pada Senin, 10 Februari 2025. Namun, permasalahan pupuk subsidi dan bantuan benih unggul masih menjadi kendala utama bagi petani. “Kami menemukan di lapangan bahwa harga pupuk mahal, sementara pupuk subsidi masih belum terdistribusi secara merata. Pemerintah harus memastikan distribusi yang adil, termasuk bagi Maluku dan Papua,” ujarnya.
Melalui aspirasi yang ia sampaikan, Maluku telah mendapatkan alokasi benih unggul untuk sekitar 19.000 hektare lahan pertanian. Ia bersyukur karena perjuangannya di Senayan membuahkan hasil yang dapat meningkatkan swasembada pangan di Maluku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, ia menekankan pentingnya diversifikasi pangan di Maluku, tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga pada pangan lokal seperti sagu, kasbi (singkong), dan keladi. “Ketahanan pangan di Maluku harus berbasis pada potensi lokal. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada pangan khas daerah,” tegasnya.
Dalam sektor perikanan, Uluputty mengungkapkan perlunya regulasi yang lebih berpihak kepada Maluku. Menurutnya, Maluku dengan potensi perikanan yang besar memerlukan kebijakan yang memungkinkan pembangunan infrastruktur penyimpanan ikan oleh Bulog, seperti halnya penyimpanan beras. “Jika Bulog bisa menyimpan padi, maka Maluku butuh cold storage untuk menyimpan ikan. Ini penting agar sektor perikanan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti penerapan kebijakan perikanan terukur di Zona 03 dan 718 di Aru yang masih dalam tahap uji coba oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia menegaskan bahwa jika kebijakan tersebut merugikan masyarakat Maluku, maka pihaknya akan menolaknya. “Kami sudah sampaikan di rapat Komisi IV bahwa jika perikanan terukur merugikan Maluku, maka kami tolak. Namun, jika bisa menjadi penggerak ekonomi daerah, maka regulasinya harus benar-benar menguntungkan masyarakat pesisir,” jelasnya.
Terkait dengan pembagian hasil perikanan, Uluputty menekankan perlunya revisi regulasi agar Maluku mendapatkan hak yang lebih adil. Ia berharap, dengan pelantikan gubernur baru, ada sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperjuangkan hak-hak Maluku.
“Regulasi itu adalah payung hukum. Jika tidak diubah, maka hasil perikanan kita tetap tidak bisa dinikmati daerah. Kita harus berjuang bersama pemerintah daerah agar aspirasi Maluku bisa diperjuangkan di tingkat nasional,” pungkasnya.
Tak hanya sektor pangan dan perikanan, Uluputty juga menyinggung perlunya peremajaan tanaman cengkeh dan pala di Maluku. Ia menegaskan bahwa rempah-rempah ini adalah komoditas unggulan yang harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sebagai penutup, ia meminta doa dan dukungan agar tetap amanah dalam memperjuangkan kepentingan Maluku.
“Saya akan terus berjuang untuk Maluku, memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat,” tutupnya.
