OPINI: WEYBER PAGAYA,SH
Bodewin Wattimena dan Ely Toisutta kini dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun Kota Ambon. Dengan 17 program prioritas yang telah dicanangkan, mereka harus memastikan bahwa pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Namun, dilema klasik dalam politik tetap menghantui: apakah memilih orang berdasarkan kedekatan politik atau berdasarkan profesionalisme dan kompetensi?
Sejarah telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang sukses adalah yang mengutamakan profesionalisme di atas loyalitas sempit. Pemikiran ini sejalan dengan filsuf Plato, yang dalam Republik menekankan bahwa negara harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan kompetensi, bukan sekadar mereka yang dekat dengan penguasa. Bagi Plato, seorang pemimpin yang baik harus memilih pembantu-pembantunya berdasarkan keahlian dan moralitas, bukan atas dasar kepentingan politik atau balas jasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konsep ini juga berhubungan dengan teori punishment and reward, yang telah lama menjadi prinsip dasar dalam sistem sosial dan politik. Niccolò Machiavelli, dalam The Prince, menekankan bahwa seorang pemimpin harus tahu kapan memberikan penghargaan (reward) kepada mereka yang bekerja dengan baik dan kapan memberikan hukuman (punishment) kepada mereka yang merusak sistem. Baginya, stabilitas kekuasaan dan keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada bagaimana seorang pemimpin mengelola loyalitas dan profesionalisme dalam pemerintahannya.
Di sisi lain, Immanuel Kant, dalam etika deontologinya, menegaskan bahwa moralitas dan kewajiban harus menjadi dasar dalam setiap keputusan politik. Pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang mampu mengakomodasi kepentingan politik, tetapi mereka yang memastikan bahwa setiap individu di dalam pemerintahan bekerja dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral.
Mewujudkan “Beta Par Ambon, Ambon Par Samua”
Slogan kepemimpinan Wattimena-Toisutta, “Beta Par Ambon, Ambon Par Samua,” memiliki makna yang sangat dalam dan harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan.
- “Beta Par Ambon” berarti setiap individu, termasuk pemimpin dan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga Kota Ambon. Ini mencerminkan kepemilikan kolektif dan semangat gotong royong.
- “Ambon Par Samua” menegaskan bahwa Ambon adalah kota untuk semua orang, tanpa diskriminasi, tanpa politik balas budi, dan tanpa kepentingan kelompok tertentu yang ingin menguasai pemerintahan hanya karena merasa “berjuang” dalam pemenangan Pilkada.
Untuk mewujudkan “Beta Par Ambon, Ambon Par Samua,” Wattimena-Toisutta harus menerapkan prinsip punishment and reward secara tegas dan adil.
- Mereka yang bekerja dengan dedikasi dan kompetensi harus dihargai.
- Mereka yang hanya mengandalkan kedekatan politik tanpa kontribusi nyata harus disingkirkan.
Jika mereka ingin berhasil, mereka harus membedakan tiga tipe manusia dalam pemerintahan:
- Penjilat: Mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan mendekati kekuasaan, tanpa memiliki kompetensi atau visi yang jelas.
- Pengecut: Mereka yang takut mengambil keputusan besar demi kepentingan rakyat.
- Pejuang: Mereka yang benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat, bekerja dengan profesionalisme, dan berani menegakkan keadilan.
Seperti yang dikatakan Aristoteles dalam Nicomachean Ethics, keutamaan seorang pemimpin terletak pada keseimbangan antara kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian.
Keberhasilan Wattimena-Toisutta tidak hanya diukur dari janji politik, tetapi dari bagaimana mereka menegakkan keadilan dalam birokrasi, memberikan penghargaan bagi yang bekerja dengan baik, dan menindak tegas mereka yang merusak sistem.
Jika mereka mampu menempatkan profesionalisme di atas kepentingan politik sempit, maka “Beta Par Ambon, Ambon Par Samua” bukan hanya slogan, tetapi akan menjadi kenyataan yang membawa Kota Ambon ke arah pembangunan yang lebih transparan, adil, dan berdaya saing tinggi.








