Sakamenanews.com, Maluku, Jumat 8 Agustus 2025 — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tethool, menegaskan pihaknya akan segera melangkah ke tingkat kementerian untuk memperjuangkan nasib 1.163 guru honorer yang hingga kini belum terakomodir dalam database PPPK, baik kategori R3 maupun R4. Agenda kunjungan kerja akan dilakukan ke Kemenpan-RB, Kemendikbud, Kemenkes, hingga Komisi X DPR-RI.
Saudah menjelaskan, hasil rapat bersama BKD dan Dinas Pendidikan mengungkap perbedaan data jumlah guru honorer. BKD mencatat 848 orang, sedangkan Dinas Pendidikan menyebut 1.163 orang. Menurutnya, selisih data ini menegaskan masih banyak tenaga pendidik yang belum masuk sistem PPPK dan butuh advokasi serius di tingkat pusat.
Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan perjuangan Komisi IV tidak terbatas pada guru, melainkan mencakup tenaga honorer di Dinas Kesehatan dan OPD lainnya. Ia memastikan bahwa kuota PPPK harus menyesuaikan kebutuhan daerah dengan dasar Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, agar semua tenaga honorer mendapat hak secara adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
