SAKAMENA | AMBON — Bank Maluku Malut kembali menegaskan posisinya sebagai motor penggerak pembangunan daerah, dengan menyatakan kesiapan penuh mendukung digitalisasi pendapatan daerah serta penanganan persoalan lingkungan di Kota Ambon. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh jajaran manajemen Bank Maluku Malut saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Ambon di Lantai 4 Kantor Pusat Bank Maluku Malut, Selasa (20 Januari 2026).
Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, menyampaikan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari tanggung jawab bank sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saham mayoritasnya dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara.
“Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat adalah stakeholder kami. Karena itu kami berkewajiban melaporkan kinerja dan memastikan Bank Maluku Malut hadir membantu program-program strategis daerah,” ujar Syahrisal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kinerja Bank Tetap Tumbuh di Tengah Tekanan Ekonomi
Dalam pertemuan tersebut, Syahrisal memaparkan capaian kinerja keuangan Bank Maluku Malut sepanjang tahun 2025, yang dinilai tetap solid meski ekonomi nasional dan global mengalami tekanan.
“Di tengah kontraksi ekonomi global dan nasional, Bank Maluku Malut justru mencatat pertumbuhan positif. Aset kami tumbuh lebih dari 19 persen, kredit tumbuh 18,8 persen, dan laba bersih meningkat hingga 30 persen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, rasio keuangan bank berada dalam kondisi sehat, dengan CAR di atas 30 persen, ROA 2,7 persen, serta NPL terjaga di kisaran 1 persen.
“OJK menilai Bank Maluku Malut sehat, dan kami sudah empat tahun berturut-turut berada pada kategori tersebut,” tegas Syahrisal.
Siap Dukung Digitalisasi Retribusi dan Pajak Daerah
Bank Maluku Malut juga menegaskan kesiapan mendukung digitalisasi penarikan retribusi dan pajak daerah, termasuk parkir, PBB, hingga sistem pembayaran berbasis SIPD.
“Digitalisasi sudah kami lakukan sejak 2022 di beberapa titik. Parkir, pasar, PBB berbasis barcode, semua siap kami support. Kami juga menyiapkan alat EMPOS dan sistem monitoring agar penggunaannya bisa terkontrol,” jelas Syahrisal.
Ia menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi juga membutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam pengawasan dan monitoring.
“Kalau alat sudah dipasang tapi tidak digunakan, tentu perlu kontrol. Sistem monitoring sudah kami siapkan di dinas terkait,” katanya.
Dukungan CSR untuk Armada Sampah Kota Ambon
Selain digitalisasi, Bank Maluku Malut menyatakan kesiapan memberikan dukungan CSR berupa satu unit mobil pick up untuk membantu penanganan sampah di Kota Ambon.
“Kami siap membantu di bidang lingkungan hidup melalui program CSR, meskipun anggarannya terbatas dan harus dibagi ke 23 daerah di Maluku dan Maluku Utara,” ujar Syahrisal.
DPRD Apresiasi Komitmen Bank Maluku Malut
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far Far, mengapresiasi komitmen dan kontribusi Bank Maluku Malut terhadap pembangunan daerah.
“Bank Maluku Malut menunjukkan komitmen nyata, baik melalui dukungan digitalisasi retribusi maupun bantuan CSR untuk penanganan sampah,” katanya.
Menurut Hary, digitalisasi retribusi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mencegah kebocoran.
“Tujuannya jelas, menghindari kebocoran, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas. Ini juga bagian dari upaya membangun kebiasaan baru bagi masyarakat Kota Ambon,” ujarnya.
Komisi III DPRD juga mendorong agar seluruh kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dapat melibatkan Bank Maluku Malut.
“Ini bank kita. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mendukung dan memperkuat Bank Maluku Malut,” tegas Hary.
Dorong Sinergi Berkelanjutan
Dalam kesempatan itu, DPRD juga menyinggung rencana pembagian dividen Bank Maluku Malut yang diperkirakan meningkat seiring pertumbuhan laba, sebagai dasar untuk mendorong penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ke depan.
Pertemuan tersebut menandai penguatan sinergi antara Bank Maluku Malut, DPRD, dan Pemerintah Kota Ambon, dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.
SAKAMENA
