Sakamenanews.com, Maluku – DPRD Provinsi Maluku mengambil langkah serius dalam menangani konflik di Maluku Tenggara dengan membentuk tim terpadu bersama Forkopimda dan BNN. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi di Kantor DPRD Maluku, Jumat (21/3/2025), yang juga membahas berbagai isu strategis lainnya seperti situasi di Gunung Botak dan PSU di Desa Jabawai, Pulau Buru.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menekankan bahwa konflik ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat laporan kepolisian mencatat tujuh kasus besar dalam setahun terakhir.
Ia mendesak aparat segera menangkap pelaku demi menciptakan stabilitas jangka panjang. DPRD Maluku berkomitmen mengawal penyelesaian konflik ini agar keadilan ditegakkan dan masyarakat merasa aman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT








