Sakamenanews.com, Maluku – DPRD Provinsi Maluku resmi mengeluarkan rekomendasi evaluasi terhadap Kapolres Maluku Tenggara (Malra) sebagai respons atas penanganan konflik yang dianggap belum optimal.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menegaskan bahwa langkah ini bukan keputusan mendadak, melainkan hasil kajian mendalam dan desakan masyarakat yang merasa keamanan di wilayah mereka tidak terjamin. Dalam rapat koordinasi dengan Forkopimda dan BNN di Karpan Ambon, Jumat (21/3/2025), ia mengungkapkan bahwa sepanjang 2024 hingga awal 2025, tujuh konflik besar terjadi tanpa penyelesaian yang memuaskan.
DPRD menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan tindakan nyata dari aparat keamanan, bukan sekadar janji. Menanggapi hal ini, perwakilan Forkopimda menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sementara Polda Maluku berjanji akan mengevaluasi kinerja kepolisian di Maluku Tenggara guna meningkatkan efektivitas pengamanan di daerah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT








