PatroliNews.id, Maluku – Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku, Danny Hendry Pattipeilohy, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa, kebijakan efisiensi anggaran di instansinya merupakan tindak lanjut dari arahan nasional. Saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kebun Cengkeh, Ambon, Rabu (19/3/25), ia menyampaikan bahwa, langkah ini selaras dengan kebijakan Presiden dan Kementerian Keuangan, yang kemudian diimplementasikan hingga ke kementerian teknis, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini lebih diarahkan pada pengurangan kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, seperti rapat-rapat dan pertemuan seremonial. Fokus utama tetap pada implementasi langsung di lapangan yang berdampak nyata terhadap pengelolaan kawasan konservasi,” jelasnya.
Pattipeilohy menambahkan bahwa meskipun ada penyesuaian dalam anggaran, esensi dari program konservasi tidak akan terganggu. Pihaknya akan melakukan simulasi dan alternatif kegiatan agar tetap mencapai target tanpa mengurangi efektivitas pengelolaan kawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Efisiensi ini tentu berdampak pada beberapa aspek, tetapi kami memastikan bahwa upaya konservasi tetap berjalan. Misalnya, jika sebelumnya ada kegiatan yang dilakukan beberapa kali dalam setahun, kini kami optimalkan dengan pendekatan kolektif tanpa menghilangkan fungsinya di lapangan,” terangnya.
Lebih lanjut, BKSDA Maluku juga melakukan evaluasi internal untuk menentukan prioritas program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat serta keberlanjutan kawasan konservasi.
“Kami tetap berpegang pada arahan kebijakan pemerintah pusat dan regulasi yang berlaku, sehingga pembangunan di sektor kehutanan, khususnya konservasi, dapat terus berjalan meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran,” tutupnya.
Langkah efisiensi ini menunjukkan komitmen BKSDA Maluku dalam menyeimbangkan kebijakan anggaran dengan pelaksanaan program yang tetap efektif dan berorientasi pada kelestarian lingkungan.
