SAKAMENA NEWS|GAZA – Ketegangan di Jalur Gaza kembali mencuat setelah Israel, melalui mediasi Mesir dan Qatar, mengajukan proposal gencatan senjata terbaru kepada kelompok Hamas. Namun, usulan ini langsung menuai penolakan keras dari Hamas, terutama terkait syarat pelucutan senjata kelompok perlawanan yang dianggap sebagai “garis merah”.
Menurut laporan Al Qahera News TV yang dikutip pada Senin (14/4/2025), proposal baru tersebut mencakup pembebasan setengah dari sandera Israel pada minggu pertama, perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, yang menjadi kontroversi adalah permintaan pelucutan senjata seluruh faksi bersenjata Palestina, termasuk Hamas, sebagai prasyarat untuk mengakhiri perang secara permanen.
Menanggapi proposal ini, Abu Zuhri, seorang pejabat Hamas, menyatakan penolakan keras. “Menyerahkan senjata (kelompok perlawanan) adalah sejuta garis merah dan hal yang tidak akan dipertimbangkan. Apalagi didiskusikan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proposal tersebut diajukan setelah Israel secara sepihak menghentikan gencatan senjata pada 18 Januari 2025 lalu. Meskipun mengaku akan mempelajari isi proposal secara menyeluruh, para pemimpin Hamas dengan tegas menyatakan bahwa pelucutan senjata tidak bisa dinegosiasikan dalam kondisi apa pun.
“Posisi Hamas dan faksi-faksi perlawanan adalah bahwa senjata perlawanan adalah garis merah dan tidak dapat dinegosiasikan,” ujar seorang pejabat Hamas lainnya.
Meski begitu, Hamas mengindikasikan kesiapan mereka untuk mendiskusikan gencatan senjata permanen jika Israel bersedia menarik pasukannya secara penuh dari Jalur Gaza serta membuka jalur bantuan kemanusiaan. Bahkan, kelompok tersebut juga menyatakan kesediaannya untuk membebaskan seluruh sandera Israel dalam satu tahap, asalkan perang dihentikan.
“Hamas siap menyerahkan para sandera dalam satu kelompok sebagai imbalan atas berakhirnya perang dan penarikan militer Israel dari Gaza,” ungkap Abu Zuhri seperti dikutip dari Times of Israel. Pernyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh pejabat senior Hamas, Taher al-Nunu. “Masalahnya bukan jumlah tawanan, melainkan pendudukan mengingkari komitmennya, menghalangi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan perang,” ujarnya.
Sementara itu, seorang pejabat Arab kepada Times of Israel mengatakan bahwa kegagalan perundingan banyak disebabkan oleh kebijakan Israel sendiri. “Elemen yang sama yang telah mencegah kesepakatan hingga sekarang masih ada,” ucapnya.Di sisi lain, kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan bahwa situasi saat ini adalah yang terburuk dalam 18 bulan terakhir. Kelangkaan makanan, air, dan obat-obatan semakin parah, diperburuk oleh blokade dan serangan berkelanjutan Israel ke wilayah padat penduduk, termasuk rumah sakit dan kamp pengungsi.
“Karena penutupan penyeberangan, yang diperparah oleh pembatasan di Gaza, dan persediaan yang menipis telah memaksa mereka (pekerja bantuan) menjatah dan mengurangi pengiriman,” jelas OCHA.
Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, menekankan bahwa berdasarkan hukum humaniter internasional, warga sipil, fasilitas medis, dan tenaga kesehatan tidak boleh menjadi sasaran. “Sekretaris Jenderal mengingatkan bahwa berdasarkan hukum humaniter internasional, yang terluka dan sakit, tenaga medis dan fasilitas medis, termasuk rumah sakit, harus dihormati dan dilindungi,” tambahnya.
Korban jiwa di Gaza terus meningkat. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat jumlah warga Palestina yang tewas akibat agresi Israel telah mendekati angka 51.000 jiwa. Ribuan lainnya masih tertimbun di bawah reruntuhan.
PBB menilai tidak ada tempat aman lagi di Gaza, dengan 70 persen wilayah telah dijadikan zona larangan masuk oleh militer Israel. “Hal ini membuat warga Palestina di Gaza tidak memiliki tempat yang aman untuk dituju dan hanya sedikit yang bisa bertahan hidup,” ujar Dujarric.
Blokade bantuan, hancurnya fasilitas kesehatan, dan minimnya perlindungan menambah penderitaan rakyat Gaza yang terus berjuang di tengah kepungan perang yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Editor : Weyber Pagaya,SH
Sumber Berita: kompas.com
