Patrolinews.id, Ambon – Negeri Hative Besar kembali menunjukkan kelasnya dalam menghadapi badai opini publik dengan strategi tata kelola yang spektakuler, transparan, dan penuh integritas. Polemik yang sempat merebak terkait posisi dalam struktur mata rumah parentah serta kerja sama tambang Galian C bersama CV. Prima Jaya Hative, kini dijawab dengan ketegasan dan inovasi pelayanan publik berbasis data dan akuntabilitas.
Ketua Saniri Negeri Hative Besar, Richard, menegaskan bahwa semua proses telah dijalankan sesuai prosedur.
“Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semua sudah berjalan di jalur yang benar. Bila masih ada pihak yang merasa keberatan, dipersilakan menempuh mekanisme resmi yang tersedia. Itu prinsipnya. Kami tidak menutup pintu dialog, tetapi tidak bisa juga membiarkan intervensi di luar koridor hukum,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyampaikan bahwa, semua dinamika yang mencuat telah selesai diklarifikasi, dan kini tinggal menunggu hasil investigasi dari Inspektorat.
“Kita sudah masuk dalam tahap pemeriksaan resmi. Semua data sudah diserahkan, mari kita beri ruang pada kebenaran untuk bicara lewat hasil pemeriksaan yang sah,” tambahnya.
Dalam nuansa yang penuh transparansi, Saniri juga menjelaskan tentang fluktuasi setoran tambang Galian C. Penyetoran hasil tambang oleh CV. Prima Jaya Hative dilakukan secara terbuka setiap bulan, disaksikan langsung oleh pihak Saniri dan dicatat secara resmi oleh bendahara negeri. Hal ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari komitmen menjaga integritas pengelolaan keuangan desa.
Richard mengungkapkan bahwa, jumlah setoran PAD dari Galian C bervariasi tiap tahun, tergantung volume penjualan material:
- Tahun 2021: Rp 400.350.000
- Tahun 2022: Rp 330.000.000
- Tahun 2023: Rp 463.000.000
- Tahun 2024: Rp 361.000.000
Tak hanya mencatat, Saniri juga memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seluruh penggunaan anggaran dibahas terbuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mencakup pembangunan Gedung Gereja Lahay Roy, rumah pastori Jemaat GPM Souhuru, subsidi ranting AMGPM, bantuan untuk masjid dan remaja masjid, serta kegiatan sidang jemaat.
Dana PAD juga diarahkan untuk infrastruktur vital seperti jalan setapak, air bersih, bantuan bencana, santunan duka, hingga THR bagi perangkat negeri, anggota Saniri, ketua RT, serta petugas keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Lebih dari itu, pemerintah negeri juga melayani permintaan pasir pembangunan rumah warga sebagai bentuk pelayanan tahunan yang disepakati melalui mekanisme negeri.
Ketika ditanya soal tudingan penyalahgunaan dana, Richard menyampaikan bantahan tegas.
“Tuduhan itu sarat kepentingan. Tujuannya ingin memaksakan masuknya nama tertentu dalam mata rumah parentah. Kami bekerja sesuai regulasi, dan semua proses kami pertanggungjawabkan secara terbuka.”
Adapun soal pinjaman dana sebesar Rp 100 juta kepada CV. Prima Jaya Hative, dijelaskan sebagai hasil kesepakatan bersama. Kala itu, Dana Desa tahap 3 belum cair menjelang akhir tahun 2024, dan dana tersebut digunakan untuk membayar insentif yang sudah menjadi kewajiban negeri kepada para penerima.
“Itu semua sudah dijelaskan secara terbuka dalam media klarifikasi sebelumnya. Kalau ingin tahu lebih detail, tinggal lihat saja dokumen dan pemberitaan yang telah kami rilis secara publik,” tegasnya.
Richard menutup dengan pesan optimisme bahwa semua proses akan terus berjalan dalam koridor hukum. Ia berharap penyelesaian isu struktur mata rumah parentah tetap mengacu pada hasil investigasi resmi dari Inspektorat, sebagai dasar yang sah dan final.
“Kami berdiri di garis terdepan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok. Pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab adalah harga mati bagi Negeri Hative Besar,” pungkas Richard dengan semangat.
