Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Gubernur Maluku terpilih, Bapak Hendrik Lewerissa, pada 14 April 2025 lalu, sejatinya bukan sekadar ajang seremonial. Forum ini menjadi panggung awal untuk membangun sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh wakil rakyat di tingkat pusat dalam menyatukan langkah menuju kemajuan Maluku.
Saya hadir dalam forum itu. Saya melihat semangat kolektif yang luar biasa dari para anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Maluku yang turut hadir. Namun, satu sosok yang seharusnya duduk bersama kami, justru tidak hadir: Widya Pratiwi, kader Partai Amanat Nasional (PAN), yang saat ini menjadi anggota DPR RI dan pernah menjadi Ibu Gubernur Maluku.
Sebagai sesama kader PAN, saya merasa perlu menyampaikan kekecewaan yang jujur. Ketidakhadiran Ibu WP dalam forum tersebut bukan hanya soal fisik. Ini soal sikap. Ini soal tanggung jawab politik dan moral terhadap rakyat Maluku yang telah mempercayakan kursi legislatif pusat kepada beliau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas menimbulkan pertanyaan: apakah Ibu WP sedang mempertontonkan ego politik? Atau barangkali, belum mampu menerima kenyataan bahwa panggung kepemimpinan daerah telah berpindah tangan?
Kami tidak menyoal masa lalu. Kami tidak bicara soal jabatan yang sudah lewat. Tapi ketika forum penting seperti ini justru diabaikan, maka publik berhak curiga. Terlebih ketika beberapa persoalan hukum yang diduga menyeret nama Ibu WP dan keluarganya kembali mencuat, seperti kasus dana SMI Rp700 miliar, dana Kwarda Pramuka, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran pendidikan.
Ketika rakyat menanti kolaborasi nyata antara pemda dan legislatif pusat, mengapa seorang wakil rakyat justru memilih absen? Apakah ini cara baru dalam menyampaikan aspirasi? Atau bentuk nyata ketidakmampuan berdiri di panggung yang tidak lagi dikendalikan?
Sebagai kader PAN, saya menilai ketidakhadiran Ibu WP adalah keputusan yang keliru dan kontraproduktif terhadap semangat kolaborasi yang sedang dibangun oleh Gubernur Hendrik Lewerissa. Politik bukan soal gengsi. Politik adalah tentang keberanian untuk hadir, mendengar, dan bersuara demi rakyat.
Hari ini, rakyat tidak butuh simbol masa lalu. Rakyat butuh keberanian moral dan kepemimpinan yang bisa merangkul semua pihak. Jika Ibu WP masih mengatasnamakan Maluku, maka seharusnya ia hadir di setiap ruang strategis yang memperjuangkan kepentingan Maluku.
Kami akan terus berjalan. Kami akan terus berjuang demi Par Maluku pung bae. Dengan atau tanpa mereka yang masih terjebak pada bayang-bayang kekuasaan yang telah lewat.
Asri Masry, SE Kader Partai Amanat Nasional Maluku
