SAKAMENA NEWS, Maluku — Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku melalui keterangannya saat ditemui media memberikan perhatian serius terhadap insiden yang baru-baru ini terjadi di sejumlah desa di Maluku, khususnya di wilayah Maluku Tengah. Insiden yang memakan korban jiwa tersebut mengundang keprihatinan mendalam
Hal ini disampaikan gerbong pemuda negarawan itu melalui Farham Suneth, Kamis (03/04).
Farham menilai hal ini sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial di Maluku jika tidak ditangani dengan tepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas nama Pemuda Muhammadiyah Maluku, Farham menyampaikan pentingnya upaya preventif dalam menangani potensi konflik yang bisa merembet ke desa-desa lain.
Pihaknya menekankan, bahwa jika pihak keamanan tidak segera mengambil langkah tegas dan konsisten, maka risiko konflik akan meluas, menciptakan ketegangan antar desa yang berdampak buruk bagi masyarakat.
“Kami mengusulkan perlunya pemetaan wilayah rawan konflik yang lebih baik, di mana pemerintah bersama aparat keamanan harus mendeteksi dan menentukan zona-zona yang berpotensi menjadi titik panas,” jelasnya.
Menurut pihaknya, wilayah seperti Maluku Tengah dan Tual harus menjadi fokus utama dalam penanganan, dengan harapan dapat mencegah terjadinya konflik lebih lanjut.
“Pemerintah dan pihak keamanan harus memiliki desain pemetaan yang jelas, agar dapat bekerja sama dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini,” beber Suneth.
Selain itu, Suneth juga menggarisbawahi pentingnya peran pihak keamanan dalam mendeteksi konflik yang berakar pada kesalahpahaman antar individu atau kelompok.
“Konflik sosial sering kali bermula dari kesalahpahaman, dan kita perlu memastikan bahwa aparat keamanan proaktif dalam menangani masalah tersebut,” ujarnya.
Suneth juga menyoroti persoalan-persoalan sosial yang lebih kompleks, seperti sengketa tanah, yang menurutnya belum sepenuhnya ditangani dengan baik oleh pemerintah dan aparat terkait.
Dirinya memberi contoh kasus sengketa tanah di wilayah Tual yang hingga kini belum terdeteksi oleh pihak berwenang.
“Kasus-kasus sengketa tanah ini dapat menjadi pemicu konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan nyata dari pihak keamanan dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Suneth mengakhiri komentarnya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan menjaga kedamaian di Maluku.
Pihaknya berharap agar berbagai pihak dapat bekerja sama untuk mencegah terjadinya konflik yang merugikan masyarakat.
Penulis : Weyber Pagaya,SH
