AMBON AMAN, INVESTOR DATANG? REALITAS DI LAPANGAN MASIH KONTRADIKTIF – Artikel Jurnalistik Sakamena News
AMBON, Dalam sebuah kegiatan kemasyarakatan, yang diunggah dalam akun Facebook resminya, Walikota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan sambutan penuh harapan tentang pentingnya menciptakan keamanan demi menarik investor ke Kota Ambon. Pesan moral yang kuat ini mengajak warga menjadi agen perdamaian dan stabilitas. Namun di sisi lain, realitas sosial-ekonomi dan dinamika pemerintahan di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak bisa disembunyikan.
“Katong semua berdoa supaya kota ini bisa ada banyak investasi yang masuk… itu harapan Katong semua,” tegas Walikota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tapi mari jujur. Apakah Kota Ambon sudah benar-benar siap menyambut investasi skala besar?
Salah satu titik lemah paling mencolok terletak pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo Kota Ambon. Kominfo, yang seharusnya menjadi garda depan dalam membentuk persepsi publik dan membangun citra kota, justru masih terjebak dalam aktivitas seremonial dan dokumentatif semata. Alih-alih menjadi pusat kendali narasi strategis tentang pembangunan dan stabilitas, Kominfo tampak lebih fokus mengelola konten yang menyenangkan pimpinan.
Informasi yang disajikan di ruang publik sering kali bersifat satu arah, tidak menjawab persoalan, dan miskin kedalaman. Publik jarang diberi akses pada data yang mencerahkan atau pada narasi yang menjawab kegelisahan sehari-hari. Bahkan dalam situasi genting sekalipun, respon yang muncul sering kali datang terlambat, kaku, dan tidak menyentuh inti masalah.
“Tidak ada investor yang mau masuk kalau dengar Ambon Kaco, tidak ada investor yang mau masuk kalo dengar Bakalai disini Bakalai disana.”
Pernyataan ini benar. Namun tugas membangun citra itu tak bisa hanya dibebankan ke warga atau media lokal. Kominfo harus memainkan peran aktif sebagai pelurus narasi, penjaga reputasi kota, sekaligus penggerak literasi informasi publik. Apakah itu sudah terjadi? Sejauh ini, belum terlihat.
“Orang Bakalai di tempat lain dong tulis, Ambon bergejolak, yang seng Bae yang Katong dapat terus.”
Jika memang begitu, mengapa Dinas Kominfo tidak membangun sistem respons cepat? Mengapa tidak membentuk tim narasi digital atau juru bicara aktif yang bisa melawan distorsi informasi dari luar? Bukankah era digital menuntut kecepatan, keakuratan, dan transparansi?
KETIKA KOMINFO TERTINGGAL: WALIKOTA JADI JURU BICARA UTAMA KOTA?
Ironi terbesar dalam manajemen komunikasi publik Kota Ambon justru terletak pada fakta yang tak bisa disangkal—ketika isu strategis muncul, akun media sosial resmi milik Dinas Kominfo selalu tertinggal. Bahkan untuk pernyataan penting seperti imbauan menjaga stabilitas demi menarik investor, yang pertama kali mempublikasikan adalah akun pribadi Walikota Bodewin Wattimena, bukan kanal resmi pemerintah kota.
Sebuah pertanyaan besar pun muncul: mengapa walikota harus menjadi juru bicara tunggal, padahal Ambon punya dinas yang digaji untuk itu?
Followers akun pribadi Walikota memang jauh lebih banyak. Tapi justru karena itu, publik mulai melihat bahwa Kominfo Kota Ambon seperti kehilangan daya dobrak. Tidak ada gagasan baru. Tidak ada inovasi komunikasi. Tidak ada pengelolaan pesan yang terukur dan terstruktur. Kominfo seakan puas menjadi unit dokumentasi semata, bukan penggerak arus informasi publik. Padahal di era digital, jumlah pengikut adalah senjata. Dan narasi yang tepat waktu adalah peluru utamanya.
Lebih memprihatinkan lagi, peran strategis Kominfo sebagai pengelola persepsi publik kini justru tereduksi pada repost ucapan, update kegiatan seremonial, dan promosi yang kering makna. Tidak ada upaya serius untuk membangun keunggulan naratif di ranah digital. Tidak ada sistem respons cepat ketika rumor negatif menyerang kota ini. Kominfo tidak hadir saat narasi tentang Ambon dikendalikan oleh akun-akun luar yang bahkan tidak punya ikatan emosional dengan kota ini.
Jika begini terus, maka publik akan menyimpulkan bahwa representasi resmi komunikasi pemerintah kota adalah akun pribadi Walikota. Maka pertanyaannya: untuk apa ada Dinas Kominfo jika tidak bisa menjadi sumber pertama dan utama bagi informasi publik yang kredibel dan inspiratif?
Kominfo harus berubah. Dari pasif menjadi agresif. Dari pengarsip jadi penggagas. Dari pelengkap jadi pengarah. Jika tidak, maka kepercayaan publik akan terus menurun, dan upaya menarik investor akan terus berhadapan dengan tembok persepsi yang keliru, namun dibiarkan liar karena tak ada yang mengendalikannya.
SAATNYA MEMBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR BERPARTISIPASI
Saat laporan ini diterbitkan, Dinas Kominfo Kota Ambon diketahui tengah mengikuti Forum Komunikasi Digital Nasional (KOMDIGI) di Surabaya. Ini tentu langkah yang positif—sebuah kesempatan untuk belajar, membangun jejaring, dan memperbarui strategi komunikasi. Namun, catatan kritisnya adalah: jangan hanya pulang dengan sertifikat dan dokumentasi kegiatan. Pulanglah dengan perubahan.
Forum seperti Komdigi tidak boleh menjadi ajang jalan-jalan birokratis tanpa arah. Publik menanti dampak nyata di lapangan. Kominfo harus membuktikan bahwa keikutsertaannya di forum nasional itu membawa ide-ide segar, sistem kerja yang tanggap zaman, dan tekad baru untuk menjadi benteng informasi strategis di Kota Ambon. Jika tidak, maka partisipasi itu akan bernasib sama seperti unggahan Instagram mereka: ada, tapi tidak bermakna.
“Katong pung tanggung jawab untuk menjaga kota ini. Pastikan bahwa kota Ambon ini Aman, damai, nyaman.”
Benar. Tapi menjaga bukan hanya tugas rakyat. Pemerintah pun harus memastikan sistem internal bekerja efektif. Dan dalam hal ini, Kominfo adalah tulang punggung persepsi publik.
“Sebagai walikota Beta berharap, Katong semua yang hadir hari ini menjadi agen-agen Perdamaian… supaya ekonomi kota Ambon bertumbuh.”
Pertumbuhan ekonomi butuh stabilitas, dan stabilitas butuh komunikasi publik yang andal. Kominfo bukan pelengkap. Kominfo adalah panglima. Jika panglima tidak hadir di medan informasi, maka jangan salahkan pasukan kalau kehilangan arah.
Penulis : Weyber Pagaya,SH
Editor : Tim Redaksi Sakamena News
