Sakamenanews.com, Ambon – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan media, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Maluku, Marsekal Pertama R. Harys Soeryo Mahendro, menggelar buka puasa bersama dengan awak media di Cafe Basnup, Tantui, Ambon, Sabtu (22/3/2025). Acara ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu krusial yang tengah mengancam stabilitas nasional dan daerah.
Wartawan dan BIN: Sinergi untuk Keamanan dan Informasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, Harys menegaskan peran vital wartawan dalam menjaga stabilitas informasi.
“Wartawan dan BIN bekerja dengan informasi, bedanya kami menganalisisnya untuk mengantisipasi ancaman, sementara media menyampaikannya ke publik. Oleh karena itu, sinergi ini harus terus diperkuat,” katanya.
Ia menyoroti kebijakan global, termasuk langkah Amerika Serikat yang berpotensi mengguncang perekonomian dan keamanan Indonesia. Selain itu, ia memperingatkan bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan peredaran narkoba yang kian merajalela.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat harus ikut serta dalam pengawasan,” tegasnya.
Maluku dalam Sorotan: Separatisme, Utang Daerah, dan Politik Uang
Harys juga menyoroti, sejumlah tantangan besar yang dihadapi Maluku. Mulai dari utang daerah yang mencapai Rp700 miliar, potensi gangguan keamanan menjelang 25 April 2025, hingga pergerakan kelompok separatis yang masih terus dipantau.
“Kita harus waspada dan tegas dalam menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkap adanya indikasi politik uang dan intimidasi dalam pemilu, khususnya di Pulau Buru. “Kita harus memastikan demokrasi berjalan bersih dan adil, bukan dikuasai oleh praktik transaksional,” katanya.
Harys juga menyoroti, tambang ilegal di Gunung Botak serta rendahnya investasi di Maluku. Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas dan dukungan masyarakat, investor akan terus ragu untuk masuk ke daerah ini.
Pendidikan Tercoreng: Pungli dan Penyalahgunaan Beasiswa KIPK
Salah satu isu yang mengejutkan dalam diskusi ini adalah adanya pungutan liar (pungli) dalam dunia pendidikan. Harys mengungkap, laporan tentang pungli dalam penerimaan siswa baru, distribusi beasiswa KIPK, dan berbagai layanan akademik lainnya.
“Kita tidak bisa membiarkan pendidikan menjadi lahan mencari keuntungan oleh oknum tertentu. Mahasiswa harus berani melapor jika menemukan praktik seperti ini,” tegasnya.
Seruan Perlawanan Terhadap Korupsi
Di akhir diskusi, Harys mengajak masyarakat, untuk lebih berani melaporkan kasus korupsi yang terjadi di daerah. “Jangan takut! Laporkan dengan bukti yang jelas, karena kita butuh transparansi dalam tata kelola pemerintahan,” katanya penuh semangat.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa, BIN tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas daerah. “Dukungan media dan masyarakat sangat dibutuhkan. Mari kita bersatu untuk membangun Maluku yang lebih baik,” pungkasnya.
