Di tengah euforia kemenangan, ada satu tantangan besar yang harus dihadapi setiap pemimpin: bagaimana menjaga keseimbangan antara politik dan profesionalisme? Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath sadar betul bahwa inilah ujian sesungguhnya.
Dari awal, keduanya berjanji akan membangun Maluku dengan kepemimpinan yang kuat, bukan kepemimpinan yang mudah diintervensi oleh kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Namun, saat kursi kekuasaan telah diduduki, mulai bermunculan orang-orang yang ingin menunggangi kemenangan ini untuk kepentingan sendiri. Jabatan-jabatan mulai diperebutkan, bukan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan kedekatan. Inilah yang membuat Hendrik Lewerissa bersikap keras dan menegaskan sikapnya!
“JANGAN JADI PENJILAT!” seru Hendrik Lewerissa dengan lantang. “Kami butuh orang yang punya kapasitas!”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih dari itu, Hendrik Lewerissa memperingatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Maluku: “Tidak ada lagi kebijakan OPD yang berubah-ubah demi menyenangkan pimpinan! Yang ada adalah kebijakan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ini bukan tentang Hendrik Lewerissa atau Abdullah Vanath, ini tentang Maluku yang lebih baik!”
Pernyataan ini menjadi pukulan keras bagi mereka yang selama ini berharap bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan hanya dengan mengandalkan kedekatan politik. Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath ingin menegaskan bahwa kepemimpinan mereka bukan sekadar melanjutkan tradisi lama yang penuh kepentingan, tetapi membawa perubahan nyata bagi Maluku.
Pemerintah daerah harus dibersihkan dari kepentingan oknum yang hanya ingin memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi yang menggerogoti anggaran dan menghambat pembangunan. Setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah harus digunakan secara transparan dan tepat sasaran, karena kepercayaan rakyat adalah amanah yang tidak boleh dikhianati.
Selain itu, sebagai bagian dari kebijakan nasional, efisiensi anggaran menjadi langkah penting yang harus diterapkan di Maluku. Pemerintah pusat telah menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan lebih bijak, efektif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dijalankan harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas atau kepentingan segelintir orang.
Dalam pemerintahan yang sehat, kebijakan harus lahir dari kajian yang matang dan kepentingan publik yang jelas, bukan berdasarkan keinginan individu atau kelompok tertentu. Loyalitas memang penting, tetapi loyalitas yang paling utama adalah kepada tanggung jawab dan amanah yang diberikan. Pemerintahan ini tidak boleh menjadi alat kepentingan segelintir orang, melainkan harus menjadi kekuatan yang bergerak bersama untuk kemajuan Maluku.
Maka, saat tanggung jawab diemban, ada satu prinsip yang harus dipegang teguh: bekerja dengan hati, dengan kemampuan, dan dengan keberanian untuk berkata benar. Karena hanya dengan itu, perubahan yang diharapkan benar-benar bisa terwujud, dan Maluku dapat melangkah maju dengan pemerintahan yang bersih, kuat, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Kini, keputusan sudah diambil. Tidak ada kompromi untuk kepentingan pribadi. Tidak ada tempat bagi penjilat di dalam pemerintahan ini! Yang dibutuhkan adalah para pekerja keras, para ahli di bidangnya, dan mereka yang siap mengabdi dengan tulus demi rakyat Maluku.
Dengan sikap tegas ini, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath membuktikan bahwa mereka bukan pemimpin yang hanya mencari popularitas, tetapi pemimpin yang siap mengambil keputusan sulit demi masa depan Maluku yang lebih maju, transparan, dan profesional!
Penulis : Weyber Pagaya,SH
