Krisis Kepemimpinan di Papua: ASN dan Masyarakat Sampaikan Mosi Tidak Percaya terhadap Pj. Gubernur Ramses Limbong

SAKAMENA NEWS Jayapura, Papua – Suara kekecewaan semakin nyaring terdengar dari berbagai elemen masyarakat Papua. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), aktivis, tokoh pemuda, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua secara lantang menyatakan mosi tidak percaya terhadap Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Ramses Limbong. Mereka menilai bahwa kepemimpinan Ramses dipenuhi dengan ketidaktegasan, lambannya penanganan birokrasi, serta ketiadaan langkah konkret dalam membenahi pemerintahan Papua yang tengah terpuruk.

Sidak Tanpa Tindakan: Birokrasi Papua Semakin Lumpuh

Sejak dilantik pada Agustus 2024, Ramses Limbong sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, aksi tanpa tindak lanjut ini justru memperburuk kondisi pemerintahan. Alih-alih melakukan pembenahan, pejabat-pejabat bermasalah tetap dibiarkan bertahan di posisi mereka, sementara banyak jabatan strategis dibiarkan kosong tanpa kepastian.

Salah satu contoh paling mencolok adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang sarat dengan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan infrastruktur dan pengelolaan anggaran. Meskipun Pj. Gubernur telah menyoroti masalah ini dalam sidaknya, tidak ada tindakan nyata yang diambil untuk membersihkan birokrasi dari korupsi dan ketidakbecusan.

Kekosongan Jabatan: 7 Bulan Pemerintahan Papua Berjalan Tanpa Arah

Lebih dari tujuh bulan berlalu, namun banyak jabatan penting dalam struktur pemerintahan Papua masih kosong. Jabatan eselon 2, 3, dan 4 hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) tanpa kepastian kapan akan diisi secara definitif. Ketiadaan pejabat definitif telah melumpuhkan pemerintahan, menyebabkan stagnasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Akibatnya:

• Program pembangunan infrastruktur terhenti
• Pelayanan publik melambat
• Keuangan daerah dikelola tanpa kepastian
• Kesejahteraan masyarakat Papua terabaikan

Kondisi ini semakin menegaskan bahwa Ramses Limbong tidak memiliki strategi yang jelas dalam memimpin Papua.

Tuntutan Tegas: Pj. Gubernur Harus Mundur!

Aliansi Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera bertindak sebelum kondisi semakin memburuk. Mereka mengajukan empat tuntutan utama:

1. Evaluasi segera terhadap kinerja Pj. Gubernur Ramses Limbong, khususnya terkait lambannya reformasi birokrasi.
2. Pergantian pejabat-pejabat bermasalah, terutama yang memiliki rekam jejak buruk dan terbukti tidak kompeten.
3. Tindak lanjut sidak dengan aksi nyata, termasuk penindakan terhadap pejabat yang terlibat dalam penyimpangan.
4. Pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 4 dengan pejabat definitif, agar pemerintahan bisa kembali berjalan efektif.

Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, aliansi mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar serta melaporkan dugaan kelalaian ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI.

Papua Menunggu Jawaban Pemerintah Pusat

Saat ini, masyarakat Papua berada di ambang kekecewaan terbesar terhadap kepemimpinan Ramses Limbong. Harapan akan perubahan semakin pudar, dan kemarahan publik semakin memuncak. Aliansi Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua menegaskan bahwa Ramses Limbong harus bertanggung jawab atau mengundurkan diri dari jabatannya.

“Jika beliau tidak mampu membenahi birokrasi Papua, lebih baik mundur dan serahkan kepemimpinan kepada yang lebih kompeten,” tegas Benyamin Wayangkau, Koordinator Umum Aliansi.

Kini, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Tito Karnavian. Apakah mereka akan membiarkan Papua terus tenggelam dalam krisis kepemimpinan, atau mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan masa depan pemerintahan di Bumi Cenderawasih? Masyarakat Papua menunggu jawaban—dan mereka tidak akan tinggal diam.