TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN

Opini Hukum

Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pasien

(Refleksi Terkait Proses Pelayanan RS Bagi Pasien BPJS)

Oleh : Boy Lekipiouw, S.H. (Tenaga Ahli Anggota DPD RI)

Pendahuluan

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan publik yang memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap orang. Dalam praktik sehari-hari, masih sering terjadi kasus penolakan pasien dengan alasan administratif, termasuk status kepesertaan BPJS yang tidak aktif. Penolakan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, tetapi juga melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan opini hukum yang komprehensif mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien, dengan menekankan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak melayani pasien dengan alasan apapun.

Hak Konstitusional atas Kesehatan

Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hak atas kesehatan adalah hak konstitusional yang tidak boleh dikurangi oleh alasan administratif.

Hak konstitusional ini menempatkan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, rumah sakit sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional wajib menjamin akses terhadap layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Penolakan pasien dengan alasan BPJS tidak aktif jelas bertentangan dengan amanat konstitusi.

Kewajiban Rumah Sakit Menurut Undang-Undang

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka. Pasal 29 huruf e menyatakan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban rumah sakit bersifat mutlak, tidak bergantung pada status administratif pasien.

Selain itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS juga menegaskan bahwa BPJS adalah mekanisme jaminan sosial, bukan syarat mutlak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, rumah sakit tidak boleh menjadikan status kepesertaan BPJS sebagai alasan untuk menolak pasien.

Asas Kemanusiaan dan Non-Diskriminasi

Pelayanan kesehatan harus berlandaskan asas kemanusiaan dan non-diskriminasi. Penolakan pasien dengan alasan administratif bertentangan dengan asas kemanusiaan yang menjadi dasar hukum kesehatan. Prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik mengharuskan rumah sakit melayani setiap pasien tanpa membeda-bedakan status ekonomi, sosial, maupun administratif.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, asas kemanusiaan berarti bahwa setiap pasien harus diperlakukan dengan hormat dan martabat. Penolakan pasien dengan alasan BPJS tidak aktif mencederai prinsip ini dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
BPJS tidak aktif mencederai prinsip ini dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Argumentasi Hukum

Hak atas kesehatan adalah hak fundamental yang tidak dapat ditunda atau dikurangi. Penolakan pasien dengan alasan administratif melanggar hak konstitusional warga negara.

Rumah sakit sebagai badan hukum publik memiliki kewajiban melayani pasien sesuai amanat undang-undang. Penolakan pasien bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada rumah sakit.

Penolakan pasien dengan alasan BPJS tidak aktif dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum administrasi, bahkan berpotensi menjadi tindak pidana jika mengakibatkan kerugian atau kematian pasien.

Negara melalui rumah sakit wajib menjamin pelayanan terlebih dahulu, sementara urusan administratif dapat diselesaikan kemudian. Prinsip ini sejalan dengan asas pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Implikasi Sosial dan Etika

Selain aspek hukum, penolakan pasien juga memiliki implikasi sosial dan etika. Rumah sakit adalah simbol kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Penolakan pasien dengan alasan administratif dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan meningkatkan angka kematian akibat keterlambatan penanganan medis.

Secara etika, tenaga kesehatan memiliki kewajiban moral untuk menolong pasien tanpa memandang status administratif. Prinsip beneficence (berbuat baik) dan non-maleficence (tidak merugikan) dalam etika kedokteran menegaskan bahwa penolakan pasien adalah tindakan yang tidak etis.

Penutup

Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dengan alasan apapun, termasuk status BPJS yang tidak aktif. Penolakan pelayanan kesehatan adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, bertentangan dengan undang-undang, dan mencederai prinsip kemanusiaan. Negara, melalui rumah sakit, wajib menjamin pelayanan kesehatan terlebih dahulu, sementara urusan administratif dapat diselesaikan kemudian. Media dan masyarakat perlu mengawal isu ini agar rumah sakit benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjamin hak kesehatan setiap orang.

Olehnya itu pelayanan kesehatan adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara dan dilaksanakan oleh rumah sakit tanpa diskriminasi. Dengan demikian, rumah sakit harus menjadi institusi yang mengedepankan kemanusiaan, hukum, dan etika dalam setiap pelayanan yang diberikan.

Penulis : Boy Lekipiouw, S.H.

Editor : Tim Redaksi Sakamena News